Kemampuan Modal dan Produksi Jadi Kendala Produk Lokal Bersaing

Ilustrasi produk lokal bersaing dengan produk impor. (Istimewa)
Bagikan:

Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGC) melihat masih ada berbagai permasalahan yang membuat produk lokal sulit bersaing dengan produk impor. Salah satunya dimulai dari kemampuan modal yang dimiliki oleh produk impor sehingga bisa menciptakan predatory pricing.

Predatory pricing bisa terjadi pada situasi kompetisi yang tinggi dan pelaku memiliki kekuatan modal yang besar atau kemampuan produksi yang tinggi. Kekuatan modal membuat permainan harga bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam upaya menguasai pasar yang nantinya akan mengontrol harga,” jelas Peneliti Senior IGJ, Olisias Gultom, Sabtu (6/3/2021).

Bacaan Lainnya

Perusahaan luar negeri juga memiliki kemampuan produksi yang tinggi juga bisa membuat harga produksi menjadi lebih rendah sehingga permainan harga juga bisa dilakukan untuk tujuan yang sama.

“Liberalisasi pasar membuka peluang ini terjadi, di mana Indonesia menjadi ‘medan perang’ kompetisi produk sebagai salah satu dampak dan konsekuensi penandatanganan berbagai FTA (Free Trade Agreement ),” terangnya.

READ  Benda Asing Diduga Drone Milik Cina Kembali Ditemukan di Perairan Riau

Persoalan lain yang perlu menjadi sorotan adalah proses penentuan harga barang-barang impor di Indonesia. Karena pembelian terbesar berbagai barang adalah belanja negara sehingga banyak sekali barang impor harus melakukan penyesuaian harga. Salah satu komponen dalam menentukan harga adalah menyisakan nilai tertentu bagi biaya ilegal.

Korupsi dan berbagai pungutan tidak resmi atau yang berlebihan menjadi elemen penting pada proses ini. Pada akhirnya hal tersebut menyebabkan harga menjadi tinggi secara signifikan dibandingkan bila barang-barang tersebut dibeli melalui e-commerce atau pembelian secara langsung yang tidak mengalami proses tersebut. Hal yang sama juga terjadi terhadap barang-barang produksi lokal. Seharusnya hal ini menjadi kacamata pemerintah dalam memerangi harga dan pemberantasan korupsi.

“Kembali lagi kemampuan produksi dalam negeri yang kuat dan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat menjadi perhatian penting yang harus ditingkatkan mengadapi persaingan yang terbuka sangat luas dan leluasa”, tegasnya.

Selain itu, Olisias juga menyinggung sikap dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memberi peluang bagi produk impor untuk berkembang. Pemerintah saat ini telah menandatangani 20 perjanjian dagang melalui mekanisme FTA maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement.

“Sembilan di antaranya telah diimplementasikan, 11 telah ditandatangani dan dalam proses implementasi. Sementara 13 perjanjian lagi negosiasinya sedang berlangsung,” jelas Olisias.

Pemerintah juga mendorong Omnibus Law yang berpotensi memberikan ruang sangat luas bagi investasi asing, mendorong para pekerja Indonesia menjadi pekerja online yang belum terlindungi atau pelaku UMKM yang cenderung dibiarkan bersaing dengan barang asing yang dibebaskan masuk. Apalagi melalui e-commerce yang menebus sampai ke desa-desa terdalam di Indonesia. (Sdy/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *