Mendes Usung Program Penyetaraan Akademik untuk Kades

Ilustrasi kepala desa (kades). (Istimewa)
Ilustrasi kepala desa (kades). (Istimewa)
Bagikan:

Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusung program penyetaraan akademik bagi kepala desa (kades), perangkat desa, dan pendamping desa berkesempatan mendapatkan gelar sarjana (S1). Program tersebut ialah program kuliah Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognition of Prior Learning (RPL).

“Program RPL yang dimaksud ialah berupa penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai program studi,” terang Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangan resminya, Rabu (10/2/2021).

Bacaan Lainnya

READ  TNI AL Pastikan ‘Bola Raksasa’ di Teluk Bakau Riau Tidak Berbahaya

Dengan kata lain, pengalaman kerja kades, perangkat desa dan pendamping desa dapat disetarakan dengan materi kuliah di kampus.

Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), Panut Mulyono menjelaskan, saat ini perguruan tinggi telah memiliki kurikulum ekivalensi, yakni program studi tertentu. Bila di kelas reguler mahasiswa diharuskan melakukan penelitian dengan kuliah di kelas, namun untuk kades, perangkat desa, dan pendamping desa cukup melampirkan portofolio pengalaman pengabdian selama di desa sebagai gantinya.

“Sehingga untuk studi tertentu di lapangan sudah mencapai berapa SKS, kemudian yang harus diikuti di kampus misalnya berapa SKS,” terang Panut yang juga rektor Universitas Gajah Mada (UGM).

Pemenuhan SKS atau mata kuliah juga dapat dilakukan di kampus lain atau yang terdekat. Panut menyontohkan, misal untuk SKS di kampus A tapi gelarnya bisa didapatkan di kampus UGM. Namun program ini hanya diperuntukkan bagi yang sudah memiliki prestasi.

Program tersebut resmi diusung usai Abdul Halim menandatangani nota kesepahaman atau MoU lintas kementerian yakni Kemendes PDTT, Kemendikbud dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (10/02/2021). (Sdy/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *