Seruan Jokowi Benci Produk Luar Negeri Tak Sesuai Dengan Kebijakan Pemerintah

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Biro Pers Setpres)
Bagikan:

Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyerukan cintai produk Indonesia dan benci produk luar negeri dinilai Indonesia for Global Justice (IGC) dapat menciptakan moral hazard. Bahkan pernyataan tersebut sangat kontradiktif dengan berbagai sikap dan kebijakan pemerintah selama ini.

Peneliti Senior IGJ, Olisias Gultom menyinggung bagaimana Pemerintah Indonesia yang telah menandatangani 20 perjanjian dagang melalui mekanisme Free Trade Agreement maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement.

Bacaan Lainnya

“Sembilan di antaranya telah diimplementasikan, 11 telah ditandatangani dan dalam proses implementasi. Sementara 13 perjanjian lagi negosiasinya sedang berlangsung,” jelas Olisias dalam keterangan resminya, Sabtu (6/3/2021).

READ  Pengamat Sebut Peran BuzzerP Dinilai Tak Dibutuhkan Lagi di Pemerintahan Jokowi

Keterbukaan pasar melalui perjanjian dagang pun masih ditambah lagi dengan keterbukaan pada platform digital. Perusahaan besar dunia seperti Google maupun Alibaba serta investor digital platform lainnya mendapatkan ruang yang leluasa, sedangkan di lain sisi pelaku usaha dalam negeri, khususnya Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) tak memiliki perlindungan yang kuat terhadap terpaan perusahaan-perusahaan asing tersebut.

Platform digital membuka masuknya produk-produk asing yang menekan produk lokal yang semakin sulit bersaing,” tegas Olisias.

Pemerintah juga mendorong Omnibus Law yang berpotensi memberikan ruang sangat luas bagi investasi asing, mendorong para pekerja Indonesia menjadi pekerja online yang belum terlindungi atau pelaku UMKM yang cenderung dibiarkan bersaing dengan barang asing yang dibebaskan masuk. Apalagi melalui e-commerce yang menebus sampai ke desa-desa terdalam di Indonesia.

“Mimpi UMKM berkualitas ekspor seperti bagaimana diperlihatkan oleh Alibaba atau Tao Bao Village tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak begitu saja akan terjadi dengan tersedianya jaringan internet. Tetapi terkait juga dengan kemampuan produksi, seperti bagaimana perkembangan koperasi indonesia tidak berjalan seperti sebagaimana tersirat dalam UUD’45”, tambah Olisias.

Lebih lanjut Olisias juga menyoroti persoalan klasik yang belum juga dibenahi secara baik. Mulai dari korupsi dan tidak siapnya integrasi pemerintah daerah dan kesiapan aturan perdagangan (pergudangan, distribusi, mekanisme keuangan dan lainnya) masih menjadi pekerjaan rumah besar yang seharusnya dikejar pemerintah.

Sebelumnya, Jokowi kembali meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengagungkan cinta produk Indonesia dan mendorong kampanye untuk benci produk asing.

“Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan! Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/3/2021). (Sdy/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *